Jakarta – Kecerdasan Artifisial (AI) kini telah menjadi tulang punggung revolusi industri 4.0 yang tengah bergulir. Perkembangan AI yang begitu pesat membuat setiap negara berlomba menguasai dan memanfaatkan teknologi ini agar tidak tertinggal. Indonesia pun telah menyadari pentingnya mengembangkan AI untuk meraih Indonesia Emas 2045 dengan menetapkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial pada tahun 2020 yang lalu melalui Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial (PIKA) BPPT dan dilanjutkan implementasinya oleh Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA).
Namun kenyataannya, perkembangan AI jauh melampaui prediksi semula. Terobosan terbaru berupa AI Generatif (GenAI) membuat kita harus berpikir ulang untuk menyusun strategi baru yang lebih komprehensif. AI Generatif mampu menghasilkan konten berkualitas tinggi seperti teks, gambar, video, bahkan kode program hanya dengan instruksi bahasa alami. Potensi manfaatnya luar biasa, tapi risikonya juga tidak bisa diabaikan.
Studi memperkirakan AI Generatif berpotensi menambah nilai ekonomi global hingga US$ 4,4 triliun per tahun. Untuk Indonesia, diproyeksikan dapat menambah 18% atau Rp 243,5 triliun pada PDB tahun 2030. Angka yang sangat menggiurkan bagi negara dengan ekonomi digital yang terus tumbuh seperti Indonesia.
Akan tetapi di sisi lain, resiko yang ditimbulkan AI Generatif juga semakin nyata. Mulai dari penyebaran informasi palsu skala besar, bias dan diskriminasi, pelanggaran privasi data, hingga ancaman pemutusan hubungan kerja massal akibat otomatisasi pekerjaan. Bahkan perkembangan AGI (Artifisial General Intelligence) yang semakin banyak dikejar oleh berbagai negara semakin menambah kerumitan tentang tatakelola AI. Itulah sebabnya kita perlu strategi nasional AI yang komprehensif agar mendapat manfaat maksimal AI dengan risiko seminimal mungkin.
Arah strategis nasional yang baru harus mempertimbangkan pengembangan infrastruktur dan talenta AI, tata kelola dan etika, hingga pendanaan untuk riset dan pengembangan AI. Semuanya harus sejalan dengan fokus pemerintah pada transformasi ekonomi digital yang menargetkan kontribusi 20% terhadap PDB pada 2045 nanti.
Agar tidak sekedar jargon, kementeriam/lembaga negara harus didorong menerapkan inisiatif AI sesegera mungkin dengan target jelas sebagai bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU). Karena manfaat AI hanya akan terasa jika aplikasinya sudah menyebar di sektor publik dan swasta.
Yang tidak kalah penting adalah pendidikan kecakapan digital dan literasi AI untuk masyarakat. Indonesia harus menyiapkan talenta berkualitas agar tidak kalah dari negara lain dalam persaingan global, yang dapat dipahami sebagai Global AI Race. Kolaborasi erat antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas (quad-helix) dibutuhkan dalam menyusun peta jalan pengembangan talenta AI yang terstruktur dan masif di Indonesia.
Selain itu, regulasi dan panduan etika AI yang komprehensif perlu disiapkan untuk mengendalikan potensi dampak negatif. Teknologi yang sedemikian powerful tentu rawan disalahgunakan, sehingga kepastian hukum harus ada untuk melindungi keamanan serta privasi masyarakat.
Tugas berat memang, namun sudah semestinya Indonesia menghadapi tantangan ini dengan strategi matang agar kelak AI benar-benar membawa kemajuan dan kesejahteraan sebagaimana dicita-citakan dalam Indonesia Emas 2045. Kunci keberhasilannya terletak pada kolaborasi dan sinergi seluruh komponen bangsa secara menyeluruh.
Sudah saatnya Indonesia memasang kecepatan penuh untuk mengejar ketertinggalan dalam revolusi industri yang semakin bergulir cepat. Mari bersama-sama mendorong percepatan strategi nasional AI yang visioner, sehingga pada 2045 nanti Indonesia benar-benar mampu mengatasi segala tantangan dengan kecerdasan artifisial yang dikuasai sepenuhnya.
Penulis: Prof. Hammam Riza, Ketua Umum Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artifisial (KORIKA)
Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-7235667/ai-untuk-indonesia-emas-tinggalkan-keraguan-dan-raih-peluang
English 
Indonesian