Dalam sebuah diskusi regional di Brdo Congress Centre, Slovenia, pada Senin (5/2/2024), Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence) dengan tata kelola yang inklusif. Menurutnya, hal ini merupakan langkah penting dalam mengurangi kesenjangan digital di berbagai negara.
“Kami mengusulkan agar bagaimana digital divide bisa dihilangkan dengan mengedepankan inklusivitas dari semua negara yang mengembangkan AI,” kata Nezar Patria dalam Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence, di Brdo Congress Centre, Slovenia, dikutip dari antaranews. Pendekatan inklusif ini didukung oleh hampir semua negara yang hadir dalam diskusi tersebut, termasuk representasi dari Amerika Latin, Afrika, Eropa, dan ASEAN.
Nezar Patria menyoroti peran strategis Indonesia di ASEAN, dimana Indonesia berperan dalam memperkuat komunikasi dan pertukaran wawasan antar anggota terkait dengan implementasi AI, hal ini menandai komitmen bersama untuk mengurangi kesenjangan digital yang merajalela. Keberadaan ASEAN dianggap memperkuat interaksi antar negara anggota terkait tren pemanfaatan AI dan penciptaan tata kelola yang lebih baik. Salah satu hasil dari diskusi intensif di kawasan ASEAN adalah pengesahan Panduan ASEAN tentang Tata Kelola dan Etika AI.
“Panduan ASEAN tentang Tata Kelola dan Etika AI itu sendiri menyoroti beberapa prinsip utama seperti transparansi, keadilan, keamanan, keandalan, kemanusiaan, perlindungan data, akuntabilitas, dan integritas yang sejalan dengan komitmen Indonesia, mendorong inklusivitas, dan menutup kesenjangan digital,” ujar Nezar. Panduan tersebut disetujui dalam Pertemuan Menteri Digital ASEAN pada Januari-Februari 2024.
Di sisi lain, dalam Forum Global UNESCO tentang Etika AI, Nezar Patria didampingi oleh sejumlah pejabat penting Kementerian Kominfo, termasuk Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Usman Kansong dan Staf Ahli Menteri Bidang Media Massa Widodo Muktiyo dan juga Ketua Umum KORIKA Prof. Hammam Riza. Ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan tata kelola AI yang beretika dan inklusif di panggung global.
Langkah Indonesia dalam Tata Kelola AI
Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret dalam menyiapkan tata kelola AI yang inklusif dan beretika. Salah satu langkah tersebut adalah dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait Etika Kecerdasan Artifisial pada Desember 2023. Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam memastikan pemanfaatan AI yang bertanggung jawab.
Dalam persiapan tata kelola AI, Indonesia juga fokus pada pemberdayaan sumber daya manusia untuk pemanfaatan AI. Program Digital Talent Scholarship (DTS) menjadi salah satu inisiatif yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melatih kemampuan dan pengembangan kompetensi talenta digital di Indonesia.
Melalui berbagai kerja sama dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Belanda, Indonesia berupaya untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam pengembangan dan tata kelola AI. Kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat kemajuan Indonesia dalam mengadopsi dan mengelola teknologi kecerdasan artifisial secara berkelanjutan dan beretika.
Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika RI