Jakarta, 04 Oktober 2024, UNESCO, menggelar penyerahan AI Readiness Assessment Report kepada KOMINFO. Acara ini menandai langkah penting dalam meningkatkan ekosistem AI di Indonesia. Peluncuran ini menampilkan presentasi komprehensif tentang rekomendasi kebijakan utama yang bertujuan untuk mendorong pengembangan AI yang bertanggung jawab dan inklusif di Indonesia.
Dalam acara tersebut, Tim Ahli KORIKA menyampaikan beberapa hal berikut. Dalam aspek hukum dan regulasi, Tim Ahli KORIKA menyarankan untuk memperbarui regulasi dan strategi AI yang ada, termasuk Strategi AI Nasional. Regulasi harus diselaraskan dengan standar AI global, termasuk Rekomendasi UNESCO tentang Etika AI. Konsep seperti proporsionalitas, “tidak merugikan,” dan pengawasan/akuntabilitas manusia harus diintegrasikan. Selain itu, regulasi harus mencerminkan kemajuan dalam Generative AI dan meningkatkan keterlibatan publik dalam pengembangan AI. Pendekatan yang seimbang terhadap regulasi AI juga diperlukan untuk menghindari undang-undang yang terburu-buru atau terlalu ketat; mengurangi risiko dan memastikan keselamatan sambil mendorong inovasi. Penguatan undang-undang yang ada dengan perlindungan khusus AI dan mekanisme transparansi juga penting. Model sandbox regulasi dari sektor lain dapat diadopsi untuk mempromosikan pengembangan AI yang bertanggung jawab. Pemerintahan yang kolaboratif dan inklusif harus dipastikan melalui koordinasi yang jelas antara entitas pemerintah, dan partisipasi publik yang melibatkan organisasi masyarakat sipil (CSO) dan sektor swasta dalam tata kelola AI.
Dalam aspek sosial dan budaya, pemahaman yang terbatas tentang risiko bias dan diskriminasi dari AI harus ditingkatkan. Literasi AI perlu ditingkatkan untuk masyarakat umum, dan inisiatif untuk mengurangi bias dan diskriminasi, seperti desain inklusif dan dataset yang seimbang, harus diimplementasikan. Aksesibilitas pengetahuan dan sumber daya AI juga menjadi perhatian, dengan investasi serius diperlukan untuk menjembatani kesenjangan literasi antara Jakarta dan daerah lainnya. Ketersediaan sumber daya AI, terutama bagi akademisi di luar Jakarta, juga harus ditingkatkan. Strategi yang jelas untuk pelestarian budaya diperlukan untuk mencegah homogenisasi budaya akibat agregasi AI. Partisipasi dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapai tujuan bersama.
Dalam aspek ilmiah dan pendidikan, literasi dan pendidikan AI harus ditingkatkan dengan mengatasi perbedaan regional dalam adopsi AI melalui investasi literasi dan pendidikan yang ditargetkan. Kesenjangan kapasitas antar wilayah harus dijembatani melalui program dan pendanaan yang cukup. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan utama, seperti pemimpin industri, universitas, institusi global, dan mitra pembangunan, diperlukan untuk mendorong literasi AI. Kemitraan publik-swasta harus didorong untuk meningkatkan pendanaan untuk penelitian dan pendidikan. Pengembangan talenta digital dan AI harus dipercepat dengan mendukung tujuan pemerintah untuk mengembangkan 9 juta talenta digital dan AI dengan memastikan akses yang merata ke peluang pembelajaran AI. Strategi menyeluruh untuk penelitian dan inovasi AI nasional harus ditetapkan dengan mekanisme koordinasi yang memimpin dan mengkoordinasikan penelitian AI, dengan fokus pada sektor-sektor kunci. Penelitian AI harus diselaraskan dengan tujuan global seperti SDGs dan Net Zero Emission. Koordinasi penelitian harus dioptimalkan untuk memastikan sumber daya penelitian digunakan secara efektif melalui koordinasi yang lebih baik antar institusi dan memaksimalkan dampak dengan anggaran terbatas dengan fokus pada item strategis.
Dalam aspek ekonomi, adopsi AI bervariasi dari satu institusi ke institusi lain dan kesiapan serta kematangan mereka sangat bervariasi. Pengenalan usecase yang lebih tajam melalui kolaborasi dapat membantu. Diperlukan lebih banyak investasi untuk mendanai fondasi adopsi AI seperti talenta dan infrastruktur. Rencana menyeluruh untuk menciptakan lingkungan bisnis yang ramah melalui kebijakan dan regulasi serta infrastruktur ekonomi juga diperlukan. Strategi pasar tenaga kerja harus disiapkan untuk mengatasi kesenjangan pasokan talenta digital/AI yang perlu dipenuhi melalui berbagai intervensi. Kekhawatiran tentang penggantian tenaga kerja juga merajalela, dengan strategi untuk meningkatkan keterampilan pekerja yang mungkin tergeser dan jaring pengaman untuk mencegah guncangan ekonomi akibat adopsi AI sangat penting.
Dalam aspek teknologi dan infrastruktur, diperlukan investasi yang memadai oleh pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan akses internet, kemampuan keamanan siber, dan infrastruktur data. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk memperluas sumber daya komputasi yang tersedia, terutama bagi profesional dan peneliti. Program untuk memastikan pemanfaatan AI yang terjangkau dan murah harus diimplementasikan agar dapat bermakna dan tersebar luas.
Rekomendasi-rekomendasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem AI yang kuat dan inklusif di Indonesia, memastikan bahwa teknologi AI dikembangkan dan diterapkan secara bertanggung jawab, etis, dan merata.
English 
Indonesian